Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah

tirto.id - Informasi mengenai bantuan sosial (bansos) dari pemerintah kerap menarik perhatian masyarakat, terutama ketika dikaitkan dengan kebutuhan ekonomi dan modal usaha. Sayangnya, kondisi ini juga sering dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan klaim yang belum tentu benar.

ADVERTISEMENT

Sebuah narasi tak berdasar itu pun kembali beredar di media sosial baru-baru ini. Kali ini, muncul narasai soal bansos bernilai puluhan juta rupiah yang diklaim berasal dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Unggahan tersebut dibagikan melalui akun Facebook menkeu purbaya (arsip) pada Sabtu (24/01/2026). Ia mengklaim adanya pendaftaran bantuan sosial dari pemerintah dengan nilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026. Bantuan tersebut disebut-sebut berasal dari NIK KTP yang diklaim “berisi bantuan sosial”.

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Dalam unggahan itu, terlihat latar video yang menampilkan keramaian masyarakat, disertai gambar KTP dan keterangan tertulis, “Yang belum daftar buruan daftar sekarang. Ternyata NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta/50 juta di akhir bulan ini dan tahun 2026.”

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Baca juga:Tidak Benar, Foto Tim SAR Penyelamatan Pesawat ATR 42-500Hoaks BSU 2026 untuk Pemilik BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan

Pemilik akun juga mengajak masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan untuk segera mendaftar. Pada bagian akhir unggahan, disertakan sebuah tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha.

ADVERTISEMENT

Hingga Senin (26/01/2026), unggahan tersebut telah ditonton hingga sekitar 66 ribu kali serta mendapatkan 545 tanda reaksi, 111 komentar, dan 46 kali dibagikan.

PERIKSA FAKTA Hoaks NIK KTP Berisi Bantuan Sosial Pemerintah.

Baca juga:Cara Cek NIK KTP Apakah Terdaftar Bansos PKH, BPNT, & PIP 2026

Selain itu, melalui akun Facebook yang sama ditemukan beberapa unggahan lain dengan narasi serupa, yaitu ini, ini, dan ini. Konten sejenis juga ditemukan beredar di platform TikTok dengan klaim yang sama, yaitu ini, ini, dan ini.

Lantas, benarkah NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut?

Baca juga:Hoaks Pembuatan & Perpanjangan SIM Online Gratis 2026

Tirto memulai penelusuran dengan memeriksa tautan yang diklaim sebagai akses resmi program bantuan pemerintah untuk modal usaha. Hasil penelusuran menunjukkan bahwa tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi instansi pemerintah, melainkan ke undangan grup WhatsApp bernama “Program Bantuan Pemerintah untuk Modal Usaha”. Grup tersebut diketahui memiliki hingga 1.022 anggota.

Dalam deskripsi grup, dijelaskan bahwa proses pendaftaran bantuan dilakukan dengan cara menghubungi admin grup secara langsung. Pola pendaftaran semacam ini patut dicurigai karena tidak sesuai dengan mekanisme resmi penyaluran bantuan sosial pemerintah yang selama ini tidak pernah dilakukan melalui grup percakapan pribadi atau perantara admin WhatsApp.

Jika diperhatikan lebih lanjut, akun yang menyebarkan narasi tersebut juga bukan merupakan akun resmi lembaga pemerintah. Sebagai pembanding, melalui rilis pada 2022, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah membuat situs, tautan, maupun media pendaftaran apa pun yang berkaitan dengan pendaftaran atau pencairan bantuan sosial.

Kemensos juga mengingatkan bahwa seluruh informasi resmi terkait bantuan sosial hanya dapat diakses melalui situs resmi Kementerian Sosial di kemensos.go.id serta akun resmi di media sosial Kementerian Sosial yang sudah terverifikasi. Dengan demikian, tautan yang beredar dan diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan modal usaha tersebut dapat dipastikan tidak berasal dari sumber resmi.

Fakta ini sekaligus menegaskan bahwa klaim yang disebarkan melalui akun Facebook tersebut adalah keliru. Baik tautan pendaftaran maupun akun penyebarnya bukan bagian dari lembaga penyalur bantuan sosial resmi, yaitu Kementerian Sosial RI.

Selain itu, sistem pendaftaran bantuan sosial melalui grup WhatsApp dan komunikasi langsung dengan admin juga berpotensi membahayakan masyarakat. Praktik semacam ini rawan disalahgunakan untuk mengumpulkan data pribadi, seperti NIK, nomor Kartu Keluarga, dan informasi sensitif lainnya yang berpotensi mengarah pada penipuan atau penyalahgunaan data.

Baca juga:Hoaks Bantuan Langsung Tunai Rp5 Juta untuk UMKM 2026

Penelusuran Tirto kemudian dilanjutkan melalui mesin pencarian dengan kata kunci “NIK berisi bantuan sosial pemerintah”. Hasilnya, tidak ditemukan satu pun pemberitaan atau pernyataan resmi dari pemerintah yang membenarkan klaim bahwa NIK KTP “berisi” bantuan sosial senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta.

Informasi yang ditemukan justru menunjukkan bahwa NIK KTP bukanlah sumber bantuan, melainkan hanya berfungsi sebagai alat identifikasi untuk mengecek status seseorang sebagai penerima bantuan sosial. Berdasarkan pemberitaan Tirto.id, NIK KTP digunakan untuk memeriksa kepesertaan bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Pemeriksaan status penerima bantuan sosial dengan NIK KTP dapat dilakukan secara mandiri melalui aplikasi Cek Bansos maupun laman resmi Kementerian Sosial. Artinya, NIK tidak menyimpan atau menjanjikan nominal bantuan tertentu, apalagi otomatis memberikan bantuan modal usaha bernilai puluhan juta rupiah.

Baca juga:Hoaks Video Kader PDIP Mengaku Butuh PKI

Berdasarkan seluruh hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan bahwa NIK KTP berisi bantuan sosial pemerintah senilai Rp7 juta hingga Rp50 juta pada 2026 adalah tidak benar. Tautan pendaftaran yang beredar bukan berasal dari situs resmi pemerintah, akun penyebarnya bukan akun lembaga resmi, dan NIK KTP tidak berisi bansos, melainkan sebagai alat identifikasi untuk mengecek status penerimaan bantuan sosial.

Dengan demikian, klaim NIK KTP berisi bantuan sosial dari pemerintah senilai Rp 7 juta hingga Rp 50 juta yang beredar di media sosial tersebut tidak benar dan bersifat menyesatkan (false and misleading).

https://www.facebook.com/reel/4389563184612621
https://archive.today/yMmbB
https://tirto.id/tidak-benar-foto-tim-sar-penyelamatan-pesawat-atr-42-500-hpRq
https://tirto.id/hoaks-bsu-2026-untuk-pemilik-bpjs-kesehatan-ketenagakerjaan-hpHK
https://tirto.id/cara-cek-nik-ktp-apakah-terdaftar-bansos-pkh-bpnt-pip-2026-hpL6
https://www.facebook.com/share/v/1D7dBK1U69/
https://www.facebook.com/share/v/17nCVnnEmY/
https://www.facebook.com/share/p/14SJ6x4yG1T/
https://vt.tiktok.com/ZSafb1Dbh/
https://vt.tiktok.com/ZSafqbhHU/
https://vt.tiktok.com/ZSafqK9mT/
https://tirto.id/hoaks-pembuatan-perpanjangan-sim-online-gratis-2026-hpKy
https://kemensos.go.id/waspada-hoaks-terkait-bantuan-sosial%C2%A0
https://tirto.id/hoaks-bantuan-langsung-tunai-rp5-juta-untuk-umkm-2026-hpFE
https://tirto.id/hoaks-video-kader-pdip-mengaku-butuh-pki-hpHd

Publish date : 2026-01-26