Hoaks! Prabowo hapus BLT, PKH, KIP, PIP karena anggaran dialihkan untuk MBG

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa Presiden Prabowo Subianto bersama Kementerian Sosial (Kemensos) menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat.

Unggahan tersebut menyebut bahwa pemerintah menghapus Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Indonesia Pintar (PIP), dan layanan BPJS.

Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa anggaran program-program tersebut dialihkan untuk mendanai program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Berikut narasi dalam unggahan tersebut:

“PRESIDEN PRABOWO BERSAMA KEMENSOS RESMI HAPUS BLT-PKH-BNPT-BPJS-KIP-PIP

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

ANGGARANNYA AKAN DIALIHKAN UNTUK MBG

15 JUTA RAKYAT MISKIN AKAN SENGSARA PERLAHAN”

Namun, benarkah Presiden Prabowo menghapus program BLT, PKH, KIP, dan PIP karena anggarannya dialihkan untuk program MBG?

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, pihak Istana, maupun Kementerian Sosial yang menyebut bahwa pemerintah menghapus program-program bantuan sosial tersebut karena anggarannya dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Hingga saat ini, berbagai program bantuan sosial tersebut masih berjalan dan tetap disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima.

Pemerintah justru sedang mengembangkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis data terpadu untuk program perlindungan sosial. DTSEN akan menggantikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) mulai tahun 2026.

Sistem data tersebut bertujuan mengintegrasikan data sosial ekonomi penduduk secara lebih akurat sehingga penyaluran bantuan sosial menjadi lebih tepat sasaran.

Melalui DTSEN, pemerintah juga berupaya menghindari data ganda serta memperkuat perencanaan kebijakan sosial di tingkat pusat maupun daerah dengan menggunakan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo menghapus program BLT, PKH, KIP, dan PIP karena anggarannya dialihkan untuk program MBG merupakan informasi yang keliru atau tidak benar.

Klaim: Prabowo hapus BLT, PKH, KIP, PIP karena anggaran dialihkan untuk MBG

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

https://www.facebook.com/share/r/1CKvsgZPGp/?mibextid=wwXIfr
https://dtsen.data.go.id/#:~:text=Basis%20data%20tunggal%20yang%20terintegrasi%20untuk%20mendukung,keputusan%20strategis%20di%20tingkat%20pusat%20hingga%20daerah.

Publish date : 2026-03-16