Hoaks! Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50

CekFakta

Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan di YouTube menarasikan bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi bahan bakar biodiesel B50.

Unggahan tersebut juga mengklaim bahwa pelarangan itu dilakukan karena Uni Eropa khawatir Indonesia akan menjadi negara maju apabila berhasil mencapai swasembada energi.

Berikut narasi judul dalam unggahan tersebut:

“UNI EROPA LARANG INDONESIA PRODUKSI BBM B50!! TAKUT RI JADI NEGARA MAJU! RI LAWAN SINGAPUR & EROPA!”

Namun, benarkah Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi B50?

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50. Narasi judul dalam unggahan video tersebut tidak sesuai dengan isi videonya.

Isi video lebih banyak membahas implementasi program biodiesel B50 di Indonesia yang mulai diterapkan pada 1 Juli 2026.

Video menjelaskan bahwa B50 merupakan campuran 50 persen biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50 persen solar fosil. Program ini disebut dapat mengurangi impor solar, menghemat devisa negara, serta mendukung target swasembada energi.

Video tersebut juga membahas sengketa dagang antara Indonesia dan Uni Eropa terkait kebijakan pembatasan penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Narator menyampaikan opini bahwa negara-negara Barat khawatir terhadap meningkatnya kemandirian energi Indonesia. Namun, video tidak menyajikan bukti maupun pernyataan resmi yang menunjukkan Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi B50.

Sebelumnya, Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron, dilansir dari ANTARA, menyatakan bahwa infrastruktur Pertamina telah siap menyalurkan biodiesel B50 menjelang peluncuran program oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, kesiapan infrastruktur terutama berada di Pulau Jawa dan Pertamina telah menyiapkan masa transisi selama tiga bulan untuk beralih dari B40 ke B50.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menyatakan seluruh sektor telah siap menerapkan kebijakan wajib B50 sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026. Dalam aturan tersebut, badan usaha yang masih memiliki stok B40 diberikan masa transisi hingga 30 September 2026 untuk menyalurkan persediaannya.

Presiden Prabowo Subianto menyatakan program B50 merupakan bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Menurut Presiden, Indonesia menargetkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar minyak dalam beberapa tahun ke depan sehingga lebih tahan menghadapi gejolak harga energi dunia.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Selain memperkuat ketahanan energi, implementasi B50 juga diharapkan memberikan nilai tambah bagi industri sawit nasional. Sebagian minyak sawit yang sebelumnya diekspor sebagai bahan mentah dapat diolah menjadi biodiesel di dalam negeri sehingga menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai ekonomi, dan memperkuat industri pengolahan nasional.

Selama kebijakan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO) tetap dijalankan, pengembangan biodiesel tidak serta-merta mengurangi pasokan minyak goreng bagi masyarakat.

Dengan demikian, klaim bahwa Uni Eropa melarang Indonesia memproduksi biodiesel B50 karena takut Indonesia menjadi negara maju adalah tidak benar.

Tidak ada pernyataan resmi dari Uni Eropa yang melarang produksi B50 di Indonesia. Yang terjadi adalah perbedaan kebijakan dan sengketa dagang terkait penggunaan minyak sawit dalam energi terbarukan di Uni Eropa, bukan larangan terhadap produksi B50 di Indonesia.

Klaim: Uni Eropa larang Indonesia produksi BBM B50

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Rating: Hoaks

Pewarta: Tim JACX

Editor: M Arief Iskandar

Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.