[SALAH] Pemprov Jabar Akan Aktifkan Kembali Pembayaran SPP untuk SMA/K Negeri

Akun Facebook “Widya Yasmin” pada Jumat (17/7/2026) membagikan foto [arsip] yang menampilkan klaim Pemprov Jawa Barat akan berlakukan kembali sistem pembayaran SPP bagi sekolah negeri. Berikut narasi lengkapnya:

“PEMPROV JABAR AKAN AKTIFKAN KEMBALI PEMBAYARAN SPP SEKOLAH NEGERI”

Unggahan disertai takarir:

“Menurutku daripada harus diadakan SPP kembali untuk tingkat SMA Negeri kayak jaman dulu, mending dana MBG dan kopdes merah putih aja yang dihentikan. Manfaatnya gak sebanding dengan dana trilyunan yang dikeluarkan. Mending dana APBN digunakan untuk sekolah gratis sampe SMA, jangan ada SPP, infak, dan pungutan-pungutan lainnya yang memberatkan orang tua siswa. Biarkan semua anak mendapatkan pendidikan secara GRATIS, dan permudah para orang tua untuk mendapatkan penghasilan yang layak.“

Per Jumat (31/7/2026) konten tersebut telah mendapat 186 tanda suka, menuai 62 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 5 kali oleh pengguna Facebook lainnya.

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan kata kunci “Pemprov Jabar bakal aktifkan kembali pembayaran SPP sekolah negeri” ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah ke sejumlah pemberitaan.

Pertama, berita tribunnews.com “DPRD Jabar Usulkan Pemberlakuan Kembali Pembayaran SPP di SMA dan SMK Negeri”, tayang Rabu (15/7/2026). Berita ini melaporkan bahwa Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) mengusulkan reaktivasi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) tingkat SMA/K negeri karena dana BOS pusat dan provinsi hanya mampu menutup 40 persen biaya operasional sekolah.

Kedua yakni berita yang melaporkan bahwa pimpinan DPRD dan Gubernur Jabar menolak usulan mengenai reaktivasi SPP, antara lain:

• Berita cnnindonesia.com “Pimpinan DPRD Jabar Tolak Wacan SPP SMA-SMK Negeri Diaktifkan Lagi”, tayang Jumat (17/7/2026). Berita ini melaporkan bahwa Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono menolak wacana reaktivasi SPP di SMA/K negeri. Menurutnya, negara berkewajiban menjamin pendidikan gratis melalui anggaran pendidikan, bukan dengan membebankan biaya kepada masyarakat.

• Berita detik.com “Dedi Mulyadi Tolak Wacana SPP Sekolah negeri di Jabar”, tayang Sabtu (18/7/2026). Berita ini melaporkan bahwa Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan tidak ada alasan untuk mengaktifkan kembali SPP di SMA/K negeri. Menurutnya, anggaran yang tersedia dinilai masih cukup untuk membiayai kegiatan belajar mengajar tanpa harus membebani orang tua siswa dengan iuran bulanan.

Faktanya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Dedi Mulyadi telah menolak wacana reaktivasi SPP yang diajukan Komisi V DPRD Jabar dan tetap mempertahankan kebijakan sekolah gratis. Unggahan foto berisi klaim “Pemprov Jabar akan aktifkan kembali pembayaran SPP untuk sekolah negeri” merupakan konten palsu (fabricated content).

https://jabar.tribunnews.com/jabar-region/1178544/dprd-jabar-usulkan-pemberlakuan-kembali-pembayaran-spp-di-sma-dan-smk-negeri
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260717163113-20-1381968/pimpinan-dprd-jabar-tolak-wacana-spp-sma-smk-negeri-diaktifkan-lagi
https://www.detik.com/jabar/berita/d-8579835/dedi-mulyadi-tolak-wacana-spp-sekolah-negeri-di-jabar
https://web.facebook.com/widya.yasmin.969526/photos/menurutku-daripada-harus-diadakan-spp-kembali-untuk-tingkat-sma-negeri-kayak-jam/1054791127499393/?_rdc=1&_rdr#
https://ibb.co.com/PZ0rDWsG

Publish date : 2026-07-31