[SALAH] Transaksi Digital Wajib Dipungut Pajak Mulai 9 November 2026

Beredar video AI-generated di WhatsApp [arsip], menampilkan adik Presiden Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo.  Berikut narasi lengkapnya: 

"Adik Prabowo Ingatkan: Mulai 9 November Semua Transaksi Digital Wajib Dipungut Pajak. Demi menutup Defisit Anggaran".

Tim Pemeriksa Fakta Mafindo (TurnBackHoax) menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar unggahan itu menggunakan tools Google Lens. Hasilnya gambar serupa disebarkan juga akun Instagram LocalprideIndonesia pada Minggu (1/11/2026). Sebelumnya akun X @Jateng_Twit dalam unggahnya pada Senin (2/11/2026) menyatakan kabar itu menyesatkan. 

Dikutip dari video pemberitaan Metro TV  yang tayang pada Rabu (4/11/2026), Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menegaskan tidak ada pajak baru yang mengenakan PPN tiap transfer antar bank dan dompet digital. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjelaskan, kebijakan tersebut sebenarnya berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang telah berlaku sejak 25 September 2026.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP, Inge Diana Rismawanti mengatakan pihaknya kini tengah mengimplementasikan sistem baru bernama sistem pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri (SPP-TDLN) yang dirancang untuk memungut PPN atas pemanfaatan BKP atau JKP digital dari luar negeri. "Kebijakan ini bukan pajak baru, tidak mengubah tarif PPN, dan tidak dimaksudkan untuk memungut seluruh transaksi luar negeri," ujar Inge, Senin (2/11/2026).

Direktorat Jenderal Pajak menunjuk enam lembaga keuangan untuk memungut PPN dengan skema Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN). Yakni BRI, BNI, BSI, Mandiri, BTN dan LinkAja.

Faktanya, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan tidak ada pungutan pajak baru yang mengenakan PPN tiap transfer antar bank dan dompet digital. Kebijakan tersebut sebenarnya berkaitan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) yang telah berlaku sejak 25 September 2026. Jadi, unggahan berisi narasi “semua transaksi digital wajib dipungut pajak mulai 9 November 2026” merupakan konten yang menyesatkan (misleading content).

https://www.instagram.com/p/DfNBg45svae/
https://www.youtube.com/watch?v=40m4bEOnaL4
https://pajakku.com/artikel/djp-pajak-digital-9-november-2026-bukan-pungutan-baru
https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1823782/transaksi-digital-kena-pajak-mulai-9-november-ini-kata-djp

Publish date : 2026-11-10