Salah, Sri Sultan HB X Minta MBG di Yogyakarta Dihentikan

tirto.id - Sebuah unggahan di media sosial Facebook mengeklaim Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X, meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Unggahan tersebut disebarkan oleh akun Facebook “Surya Sakti” (arsip) pada Jumat (6/11/2026). Dalam unggahan memperlihatkan poster yang menampilkan foto Sri Sultan Hamengku Buwono X dan ilustrasi murid sekolah.

let gpt_inline2 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline2.cmd.push(function() {gpt_inline2.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-2', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline2-passback').addService(gpt_inline2.pubads());gpt_inline2.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline2.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline2.enableServices();gpt_inline2.display('gpt-inline2-passback');});

Poster tersebut juga disertai narasi "Yogyakarta Hentikan MBG! Dana MBG sebaiknya dialihkan untuk dana pendidikan bagi murid" dan "Sri Sultan Hamengku Buwono X Minta MBG di Jogja Dihentikan!".

let gpt_inline3 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline3.cmd.push(function() {gpt_inline3.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-3', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline3-passback').addService(gpt_inline3.pubads());gpt_inline3.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline3.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline3.enableServices();gpt_inline3.display('gpt-inline3-passback');});

#gpt-inline3-passback{text-align:center;}

Sampai artikel ini ditulis pada Jumat (20/11/2026), unggahan tersebut telah mendapatkan 6 tanda suka, dan 2 kali dibagikan.

let gpt_inline4 = window.googletag || {cmd: []};gpt_inline4.cmd.push(function() {gpt_inline4.defineSlot('/22201407306/tirto-desktop/inline-4', [[336, 280], [300, 250]], 'gpt-inline4-passback').addService(gpt_inline4.pubads());gpt_inline4.pubads().enableSingleRequest();gpt_inline4.pubads().collapseEmptyDivs();gpt_inline4.enableServices();gpt_inline4.display('gpt-inline4-passback');});

#gpt-inline4-passback{text-align:center;}

Narasi itu memberikan kesan bahwa Gubernur DIY secara resmi meminta penghentian program MBG dan mengusulkan pengalihan anggarannya untuk sektor pendidikan.

Lantas, benarkah Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta program MBG di Yogyakarta dihentikan?

Baca juga:Sri Sultan HB X Godok Aturan Larang Peredaran Daging Anjing

Periksa Fakta Sri Sultan HB X Minta MBG di Jogja Dihentikan. foto/hotline periksa fakta tirto

Untuk menelusuri kebenaran klaim, pertama-tama Tirto melakukan pencarian gambar terbalik (reverse image search) dengan menggunakan mesin pencarian Google. Hasilnya, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut.

Lebih lanjut, Tirto memasukkan kata kunci "Sri Sultan Hamengkubuwono X hentikan MBG di Jogja dananya dialihkan untuk pendidikan" pada mesin pencarian Google. Hasilnya, juga tidak ditemukan pemberitaan dari media kredibel maupun pernyataan resmi yang membenarkan klaim tersebut.

Tirto justru menemukan pemberitaan Harian Jogja pada 15 Juni 2026 terkait aksi demonstrasi Aliansi Rakyat Memanggil di Simpang Tiga Gejayan, Kabupaten Sleman, pada 14 Juni 2026.

Dalam pemberitaan tersebut, Humas Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, menyampaikan tuntutan agar program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dihentikan. Ia juga mengusulkan agar anggaran kedua program tersebut dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Sehingga kalau bisa kita desak terus sampai itu berhenti, dananya dikembalikan untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia," begitu ujar Marsinah dikutip dari Harian Jogja.

Dengan demikian, pernyataan mengenai penghentian MBG dan pengalihan anggaran tersebut merupakan aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan demonstran, bukan pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sementara itu, dalam pemberitaan yang sama, Sultan memberikan tanggapan mengenai aksi demonstrasi tersebut dengan menegaskan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara selama dilakukan secara tertib dan tidak merusak fasilitas umum.

"Itu kan demonstrasi kan punya hak. Asal memberitahu kepolisian, lakukan aja," ujar Sultan.

Tidak ditemukan pernyataan Sultan dalam pemberitaan tersebut yang meminta program MBG dihentikan atau anggarannya dialihkan untuk pendidikan.

Melansir laman Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY pada 17 September 2026, sebanyak 97 dari total 380 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di DIY sempat berhenti beroperasi sejak awal Juni 2026.

BPK menjelaskan bahwa penghentian operasional tersebut disebabkan oleh belum cairnya dana Virtual Account (VA) dari pemerintah pusat serta sejumlah kendala administratif dan operasional di lapangan.

Dari total 97 SPPG tersebut, sebanyak 42 SPPG atau 43,3 persen berhenti beroperasi karena dana VA belum dicairkan, sedangkan 55 SPPG atau 56,7 persen lainnya mengalami kendala administratif, status suspend, dan persoalan operasional.

Sekretaris Daerah DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, membenarkan penghentian operasional sejumlah SPPG tersebut. Namun, kondisi itu bukan berarti program MBG di seluruh wilayah Yogyakarta dihentikan atas instruksi Gubernur DIY.

BPK juga menjelaskan bahwa seluruh pendanaan program MBG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga keberlanjutan operasional SPPG bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.

Selain itu, pemberitaan BPK Perwakilan DIY pada 13 Juli 2026 menunjukkan bahwa Sultan justru menginstruksikan evaluasi program MBG di wilayahnya.

Dalam evaluasi tersebut, Sultan mendorong peningkatan akuntabilitas gizi dan transparansi anggaran, termasuk pencantuman rincian harga serta kandungan gizi pada setiap paket makanan.

Pemda DIY juga memperketat pengawasan melalui monitoring dan evaluasi rutin untuk memastikan kualitas makanan serta keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

Instagram resmi Humas Pemda DIY, @humasjogja, pada unggahannya pada 27 September 2025 juga melaporkan bahwa Sri Sultan Hamengku Buwono X telah menekankan pentingnya memperhatikan cara memasak, waktu, hingga kapasitas penyedia katering agar makanan tetap aman dikonsumsi agar kasus keracunan akibat program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak kembali terulang.

Sri Sultan mengingatkan, sayur yang dimasak dini hari dan baru dikonsumsi beberapa jam kemudian berisiko basi. Secara ilmiah, sayur memang memiliki kadar air yang cenderung tinggi dan lebih disukai bakteri, sehingga mudah basi.

Sri Sultan menyebut, perlu adanya pengawasan yang ketat, serta perbaikan pola menejemen pengolahan pangan. Selain sudah pasti, kebersihan, pemilihan bahan, serta berbagai faktor pendukung lainnya yang juga perlu diperketat.

Sri Sultan pun menekankan pentingnya menyesuaikan kapasitas penyedia makanan dengan kemampuan sebenarnya. Ia mencontohkan, jika sebuah katering hanya mampu menyiapkan 50 porsi per hari, maka tidak mungkin dipaksa untuk menyediakan hingga 100 porsi. Hal itu, menurutnya, justru berisiko menurunkan kualitas makanan.

Tirto kemudian mengamati gambar yang beredar dan mendapati beberapa kejanggalan, poster ini menunjukkan ciri khas gambar AI dan desain clickbait yang tidak kredibel. Latar belakang gedung dan pelajar di sisi kanan memiliki tekstur wajah yang terdistorsi serta kejanggalan proporsi, terlihat siswi berseragam SMA berjalan berdampingan dengan anak bertubuh jauh lebih kecil yang memakai seragam SMP. Selain itu, tata letaknya menggunakan tipografi besar dan warna mencolok yang sensasional tanpa mencantumkan logo media resmi mana pun.

Lebih lanjut, Tirto memeriksa keaslian gambar dengan menggunakan alat pendeteksi kecerdasan buatan Hive Moderation. Hasilnya gambar tersebut memiliki probabilitas 99,9 persen hasil rekayasa buatan AI.

manipulasi AI HB X MBG. foto/hive moderation

Baca juga:BGN Larang Dapur MBG Gunakan Beras SPHP dan MinyaKita

Berdasarkan hasil penelusuran, klaim yang menyebutkan Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Yogyakarta dihentikan dan anggarannya dialihkan untuk pendidikan bersifat salah dan menyesatkan (false and misleading).

Gambar yang beredar adalah hasil manipulasi kecerdasan buatan (AI).

Adapun tuntutan penghentian MBG dan pengalihan anggaran tersebut berasal dari Humas Aliansi Rakyat Memanggil, Marsinah, dalam aksi demonstrasi di Gejayan pada 14 Juni 2026, bukan dari Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Sementara itu, berhentinya operasional 97 SPPG di DIY disebabkan persoalan pencairan dana dan kendala administratif maupun operasional, bukan instruksi penghentian program dari Gubernur DIY.

==

Bila pembaca memiliki saran, ide, tanggapan, maupun bantahan terhadap klaim Periksa Fakta dan Decode, pembaca dapat mengirimkannya ke email factcheck@tirto.id.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=122121905271512293&set=a.122103682851512293&_rdc=1&_rdr#
https://tirto.id/sri-sultan-hb-x-godok-aturan-larang-peredaran-daging-anjing-hkQf
https://jogjapolitan.harianjogja.com/r-1259827/sultan-hb-x-soal-demo-di-jogja-hak-warga-asal-tetap-tertib
https://yogyakarta.bpk.go.id/faktor-pemicu-puluhan-sppg-mbg-di-wilayah-yogyakarta-berhenti-operasi/
https://yogyakarta.bpk.go.id/sri-sultan-hb-x-instruksikan-evaluasi-mbg-sekda-diy-terbitkan-se-pengawasan-bagi-kabupaten-kota/
https://www.instagram.com/p/DPF1buaD97U/
https://tirto.id/bgn-larang-dapur-mbg-gunakan-beras-sphp-dan-minyakita-id1D

Publish date : 2026-11-20